93 Persen Masyarakat Sumsel Sudah Lakukan Rekam E-KTP

oleh -101 views

Sumatera Selatan, klikampera.com – Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan Desember 2017 lalu, dari 5.885.223 wajib KTP di Sumsel, sebanyak 93 persen telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

“Perekaman maupun pencetakan sekarang tetap berjalan dengan baik,” kata Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Pendudukan Disdukcapil Sumsel, Reinhard Nainggolan atau yang sering disapa Ucok.

Ucok mengatakan jumlah tersebut bisa bergerak kapan saja, mengingat KTP-el merupakan identitas yang dinamis yang akan terus bergerak setiap harinya.

“Karena kan setiap hari pasti ada saja yang berulang tahun ke 17 tahun, atau sebelum 17 tahun sudah menikah itu kan sudah wajib KTP sehingga jika ditanya target 100 persen, kita tidak bisa memastikan karena pergerakan dinamis. Naik pasti, tapi tidak drastis,” tambahnya.

Mengenai pendistribusian sendiri, Ucok mengakui terhitung 8 Desember 2017 lalu Pemprov Sumsel melalui Disdukcapil Sumsel sudah mendistribusikan 48.500 keping blangko ke kabupaten kota dari 468.500 keping yang didapatkan dari pusat.

Ucok mengakui sebenarnya permintaan Sumsel mencapai 720.477 keping namun hanya disanggupi oleh pemerintah pusat sebenarnya 468.500 keping, yang mana 48.500 keping diantaranya dicover oleh Disdukcapil Provinsi Sumsel untuk didistribusikan ke kabupaten/kota.
“Sementara sisanya bisa diambil oleh kabupaten/kota sendiri ke pusat,” jelasnya.

Ucok menjelaskan awalnya berdasarkan prosedur permintaaan blangko KTP adalah Disdukcapil kabupaten/kota meminta ke provinsi, sementara provinsi yang akan meneruskan ke pusat. Namun beberapa bulan terakhir Kementerian Dukcapil mempersilahkan Dukcapil kabupaten/kota untuk meminta langsung ke pusat dengan alasan mendesak.

“Boleh mengambil langsung ke pusat tapi dengan alasan Urgent. Distribusi blangko tahun 2017 yang tercover melalui provinsi berdasarkan data dari pusat ada 468.500 keping diantaranya 48.500 keping didistribusikan melalui Disdukcapil provinsi. Sisanya mereka (kabupaten/kota) kemungkinan ambil sendiri,” ungkapnya.

Ucok menyebutkan pihaknya tidak bisa menyebutkan mana kabupaten/kota di Sumsel yang mengalami kekurangan maupun kelebihan blangko. Ia mengatakan yang termonitor oleh Disdukcapil Sumsel hanya yang tercatat di pusat saja, sementara sisanya tidak diketahui apakah kabupaten/kota meminta langsung ke pusat atau tidak.

“Karena kebanyakan mereka (kabupaten/kota) tidak melapor ke provinsi. Mereka langsung meminta ke pusat. Setidaknya mereka melaporkan atau mengirimkan berita acara ke provinsi agar di provinsi bisa tahu dan bisa update data,” ujarnya.

“Sebagian Disdukcapil Kabupaten/Kota melaporkan ke kita, sebagian lagi belum melaporkan,” timpalnya.

Masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan KTP yang hingga kini belum tercetak, Ucok meminta masyarakat agar bersabar karena fakta di lapangan beragam. Ia menyebutkan ada yang terkendala karena data ganda, ada permasalahan pada KTP nya atau gangguan pada jaringan.

“Karena warga yang sudah melakukan perekaman akan disaring dulu di pusat, baru ke server kabupaten/kota, baru siap dicetak,” terangnya.

Untuk blangko 2018, sambung Ucok Disdukcapil Sumsel membuat surat ke daerah kabupaten/kota untuk mengetahui berapa permintaan blangko sehingga Disdukcapil bisa memfasilitasi atau meminta ke pusat.

“Usulan 2018 belum masuk. Kita belum bisa memperkirakan berapa yang akan kita minta karena masih menunggu usulan dari kabupaten/kota,” tegasnya