Pengamat: Ada Permainan Politik Menjelang Pilkada Palembang

Oleh Klikampera pada Jumat, 26 Januari 2018 22:29 WIB
  • Whatsapp

Palembang, klikampera.com – Beberapa hari ini masyarakat Palembang dikejutkan dengan pemberitaan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPU Palembang, Eftiyani dan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang, Reimon serta mantan Sekda Kota Palembang yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas di Provinsi Sumatera Selatan, Ucok Hidayat.

Menanggapi hal ini, Pengamat sosial politik Bagindo Togar Butarbutar mengungkapkan, tindak lanjut pemeriksaan kasus hukum itu terkesan ada unsur politik, Karena sangat dekat dengan pelaksanaan Pilkada 2018.
 
Seperti diketahui, Palembang akan melaksanakan Pilkada pada Juni 2018, dan saat ini prosesnya sudah dimulai.

“Tentu banyak orang yang bertanya mengapa demikian. Apakah pemeriksaan saksi-saksi kasus hukum itu memang terjadwal atau dirancang jadwalnya,” Ungkap Bagindo Togar, Jumat (26/1/2018).

 
Dijelaskannya, saat ini semua bakal pasangan calon Kepala Daerah sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu, guna memenangkan pertarungan Pilkada 2018 baik itu Pilgub maupun Pilwako.

 
“Tentu saja warga Palembang berharap, tidak ada rekayasa momentum dan persepsi dengan melakukan pemeriksaan kembali beberapa saksi. Baik dari unsur pejabat Pemerintah maupun swasta yang terkait sengketa Pilkada Kota Palembang Tahun 2013 lalu,” ujarnya.

Menurut Mantan Ketua IKA Fisip Universitas Sriwijaya ini, rakyat Palembang memang sangat sulit melupakan kasus hukum tindak pidana penyuapan dalam Sengketa Pilkada Palembang 2013 lalu.

Tapi, disisi lain sulit juga terbantahkan bila persepsi masyarakat, cenderung mengatakan ada kepentingan politik tertentu yang tengah berinteraksi dengan institusi Hukum melalui, sengketa Pilkada yang telah lama pernah terjadi.

“Kenapa pemeriksaan kembali para saksi tidak dilakukan 1 atau 2 Tahun yang lalu, sehingga tidak mempengaruhi ritme maupun harmonisasi tatanan penyelenggaraan pesta demokrasi yang waktunya semakin dekat,” katanya.

Ia menilai, harapan publik kota ini, semoga tidak terjadi politisasi hukum terkait penyelenggaran Pilkada Kota Palembang. Sehingga rakyat akan disuguhkan dengan tontonan kontestasi demokrasi yang sarat nilai-nilai fairnes, adu strategi, adu program dan adu cerdas.

“Pada akhirnya peristiwa politik, pemilihan pemimpin kota ini, tampil dengan kemasan yang menarik, rame dan dinamis,” pungkasnya.

Pos terkait