Audensi FKKPBSS dengan Anggota Dewan Terkait Pajak Kuliner

Oleh Klikampera pada Selasa, 28 Januari 2020 09:28 WIB
Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang Sumatera Selatan (FKKPBPSS)

Palembang, klikampera.com – Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang Sumatera Selatan (FKKPBPSS) hari ini kembali mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang terkait tidak lanjut masalah pajak makanan dan regulasi pajak usaha kuliner yang berkeadilan, Senin (27/1/2020).

Seperti yang sudah di bahas dalam aksi demo tempohari tentang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 40 (1), Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

Febri Irwansyah selaku Sekretaris FKKPBPSS mengungkapkan, tentang revisi pajak Daerah khususnya terkait pajak usaha kuliner yang saat ini masih menjadi gejolak para pengusaha kuliner yang ada di Palembang.

“Sebelumnya kami dalam kesempatan kali ini berterima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat yang mana sudah menyambut baik kedatangan kami, serta mau mendengarkan masukan-masukan perspektif kami. Kami tentu ingin pajak yang berkeadilan tentunya, bahwa tidak memungkiri kita sebagai warga negara yang baik wajib bayar pajak, tetapi tidak memberatkan atau membebani,” ujar Febri.

Lanjut, Febri mengatakan, sudah banyak Masukan-masukan telah diberikan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya tidak jelas defenisinya dan meminta klasifikasinya, yang mana ada perbedaan antara Rumah Makan, Restoran, dan Warung kaki lima.

“Untuk itulah Kami meminta mereka untuk mendalami dan mengkaji lebih lanjut, baru kemudian ada pengenaan pajak dan E-TAX. Pajak yang mana yang harus ditetapkan dan harus ada klasifikasinya. Tadi kami mendengar secara langsung dari pihak Badan Pengolahan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengusulkan Dua Ratus Ribu Rupiah perhari atau Enam Juta sampai Sembilan Juta Rupiah ke atas, kami belum menyepakati usulan tersebut karena menurut kami masih terlalu kecil dan belum mengubah keadaan tentang Perda sebelumnya, untuk pajaknya sendiri kami minta di laba bersih, kalaupun di omzet kami minta menurunkan serendah mungkin yang nilainya sama dengan laba bersih,” tutupnya.

Wartawan: M. Daud
Editor: Rianza

Pos terkait