Belum Temukan Titik Terang, KAUKRP Bakal Laporkan PTC Ke Mapolda Sumsel

oleh -32 views
Pelaksanaan mediasi antara Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP) dengan PT Pendawa Lima Halim

Palembang, klikampera.com – Pelaksanaan mediasi antara Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP) dengan PT Pendawa Lima Halim Bersama terkait dugaan pelanggaran izin lingkungan belum menemukan titik terang.

Dari pantauan Klikampera.com, mediasi yang difasilitasi oleh DPRD Kota Palembang ini di hadiri langsung instansi terkait seperti DLHK, Camat, Dan Lurah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Ali Sya’ban mengatakan, dari hasil mediasi dilakukan pihaknya menemukan dokumen lingkungan yang keabsahannya masih dipertanyakan.

“Salah satunya ada beberapa hal yang di temukan seperti dokumen-dokumen lingkungan seperti laporan monitoring dan segala macam itu terindikasi ada hal-hal yang mencurigakan,” Ujarnya Usai Mediasi, Selasa (7/11) di Hotel Novotel Palembang.

Dilanjutkannya, untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut ia meminta dinas terkait segera mengkroscek seluruh dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Pendawa Lima Halim Bersama.

“Kita minta nanti pihak DLHK mengevaluasi perizinan yang ada di PTC Mall dan Novotel ini sehingga kalau memeng terjadi pelanggaran dibuatkan izin baru,” Terangnya

Selain itu, Kabid Tata Lingkungan dan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan DLHK Kota Palembang, Reni Sefriani mengaku tidak pernah menerima laporan monitoring yang ditunjukkan oleh pihak PTC pada mediasi yang dilakukan.

“Kalau soal izin lingkungan kami jamin dan kami yakini prosesnya sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan, kami dalam mengeluarkan izin itu kami diawasi oleh kementerian lingkungan hidup,” tuturnya

Ditambahkannya, kalaupun memang laporan monitoring tidak dilaporkan ke DLHK, Reni menyebut pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap PTC.

“Kalaupun memang itu sudah dibuat akan tetapi tidak dilaporkan ke DLHK, sebenarnya itu sudah mempunyai etikad baik dari pihak PTC,” Ungkapnya

Sementara Ketua Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP), Andreas OP mengatakan laporan monitoring yang di miliki oleh pihak PTC tidak sesuai dengan standar aturan yang telah di tentukan dalam PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

“Yang kami tanyakan disini Mengapa dokumen itu bisa muncul dan ini jelas bertentangan dengan undang-undang,” Jelasnya.

Andreas menyebut dokumen laporan monitoring yang ditunjukkan oleh pihak PTC terindikasi abal-abal.

“Kita tadi sudah tanyakan ke DLHK bahwa mereka tidak pernah menerima laporan yang di tunjukkan, dan juga berdasarkan hasil yang kita lihat tadi laporan itu terkesan hanya copy paste, isinya sama, dan tidak ada tanda tangan dari Ownernya” terangnya.

Kemudian, ia menegaskan jika sampai pada pertemuan selanjutnya pihak PTC tidak dapat memberikan klarifikasi terkait indikasi pemalsuan dokumen monitoring lingkungan pihaknya akan segera melaporkan ke pihak kepolisian.

“Tanggal 13 nanti pertemuan terakhir kita, jika memang pihak PTC masih tidak bisa memberikan dokumen yang di minta kita tegaskan akan membawahi kasus ini ke kepolisian,” Terangnya.

Sementara, dari pihak PT Pendawa Lima Halim Bersama saat dikonfirmasi tidak dapat ditemui. Melalui pesan What’s up juga tidak bisa dihubungi.

 

Wartawan: Widarman
Editor: Rianza