H. Herman Deru Optimistis Pilkada di Sumsel Berkualitas

Oleh Klikampera pada Rabu, 29 Juli 2020 09:35 WIB
H. Herman Deru menghadiri langsung Pembukaan Konvensi Pilkada Serentak 2020 se-Sumatera Selatan melalui Aplikasi Zoom di Griya Agung Palembang, Selasa (28/7) malam

Palembang, klikampera.com – Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri langsung Pembukaan Konvensi Pilkada Serentak 2020 se-Sumatera Selatan melalui Aplikasi Zoom di Griya Agung Palembang, Selasa (28/7) malam.

Herman Deru menilai kegiatan ini sangat menarik apalagi dalam Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sumsel terdapat 7 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak diantaranya Kabupaten Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan PALI. “Walau pilkada serentak di tujuh kabupaten namun di Sumsel sementara masih tetap kondusif,” katanya.

Di kesempatan ini dia kembali menceritakan aturan pemilu yang sangat dinamis, apalagi sebagai peserta pilkada langsung tahap pertama beberapa tahun lalu, HD menilai aturan sangat dinamis dan ini tentu menarik terkait partisipasi. Begitu juga terkait informasi pilkada harus sampai ke masyarakat.

“Maka kandidat sendiri paling tidak membawa pendukung untuk dapat hadir berpartisipasi di TPS, setelah sampai ke TPS diuji lagi kecerdasaanya. Jadi tidak cukup hanya partisipasi tapi kecerdasannya. Nah ini tentu akan menghasilkan pilkada yang berkualitas,”ungkapnya.

Kemudian di juga menyampaikan awal dari seorang ikut kancah dalam pilkada misal incumbent. “Kita tolong pisahkan antara incumbent sebelum ditetapkan sebagai calon pada berikutnya, dan incumbent yang telah ditetapkan. Karena sebelum ditetapkan nanti pada tanggal 26 September maka dia belum calon, namun dia bakal calon. Namun kita sepakat bahwa ini ada kepatutan di dalam pelaksanaan Pilkada. Maka kita pisahkan antara kepatutan dan kepatuhan,” terangnya.

Dia menilai kalau kepatuhan bicara tentang hukum tapi kalau kepatutan apa yang layak dan tidak layak dilakukan di masyarakat. Misalnya tentang suasana Covid-19 yang memang calon kandidat membagikan kebaikannya dengan APBN atau APBD mislanya itu salah satu. Jadi itu pengenaan hukumnya juga belum bisa karena dia masih kandidat karena dia masih seorang kepala daerah baik Gubernur, Bupati/Walikota.

(Ant/riil)

Pos terkait