Kasih Jeda 30 Hari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Meminta Pemkot Palembang Evaluasi Tarif Kenaikan PBB

oleh -6 views
Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah

Palembang, klikampera.com – Wali Kota Palembang H Harnojoyo yang didampingi Sekda Kota Drs. Ratu Dewa dan Kepala BPPD Palembang Sulaiman Amin, penuhi undangan Ombudsman RI perwakilan Sumsel yang akan memaparkan hasil pemeriksaan Ombudsman mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Ombudsman, Senin (8/7/2019).

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengungkapkan, hari ini Pemkot Palembang di undang dalam rapat oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumsel terkait hasil laporan pemeriksaan PBB seperti yang telah di ketahui bersama, dampak dari pada penyesuian nilai objek pajak sehingga mengakibatkan PBB ini naik.

Jadi dari hasil tadi ada beberapa langkah – langkah kolektif yang akan diambil untuk mengakomodir ini semua

“Salah satu langkah kita yang sudah berjalan adalah stimulus kenaikan tarif pajak, dan untuk saat ini sedang kita persiapkan dan akan diterapkan setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait,” ujar Harnojoyo usai melakukan pertemuan bersama Ombudsman RI perwakilan Sumsel.

Lanjut Harnojoyo menjelaskan, hal ini akan di laksanakan dalam waktu dekat apa yang sudah menjadi kehendak dari pada masyarakat.

“Sekali lagi saya sampaikan kenaikan PBB ini dampak dari pada penyesuaian nilai jual objek pajak,” jelasnya.

Sementara itu di tempat yang bersamaan Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengatakan, dari hasil pemeriksaan tadi ada beberapa Pemkot palembang dalam hal ini ada jeda 30 hari kedepan Pemkot untuk menjalankan tindakan korektif yang diinginkan Ombudsman.

“Alhamdulilah Wali kota sudah hadir untuk menerima laporan kita, tindakan korektif yang dimaksud yakni mengevaluasi Perwali nomor 17 dan 18 tentang penetapan tarif PBB, selain itu dalam pembahasan tersebut juga harus melibatkan DPRD dan masyarakat,” jelas Adrian kepada awak media.

Ia meminta jika tindakan korektif itu sudah diselesaikan, pemkot segera lakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu semua apa yang menjadi aturan baru dan hak kewajibannya. Jika tak dilaksanakan, maka Ombudsman RI pusat akan langsung turun tangan.

Lanjut Adrian, agar dalam proses perevisian tersebut juga ada perevisian perwali yang mengatur tata cara pengajuan keberatan. Jika ada pengajuan keberatan dari masyarakat ajak juga pejabat Camat, Lurah, atau diwakili oleh RT/RW setempat. Karena ada aduan masyarakat yang coba mengajukan keberatan tapi prosesnya panjang dan berbelit-belit.

“Akhirnya kami juga meminta revisi perwali yang mengatur tata cara pengajuan keberatan oleh masyarakat. Agar masyarakat gampang mengurus keberatan,” pungkasnya.

Wartawan : M. Daud
Editor: Rianza