Kementerian PUPR-ATR/BPN Sinergi Amankan Aset Negara

Oleh Klikampera pada Rabu, 25 September 2019 14:11 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. (Dokumentasi Kementerian PUPR)
  • Whatsapp

Jakarta, klikampera.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bersinergi, antara lain dalam mengamankan aset negara melalui sertifikasi tanah negara.

“Koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN perlu terus ditingkatkan, di samping dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum juga dalam sertifikasi tanah negara sebagai langkah pengamanan aset milik negara,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menteri PUPR mengatakan capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tidak lepas dari peran dari Kementerian ATR/BPN selaku Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selain itu, lanjut Menteri PUPR, komunikasi dan sinergi dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang lebih baik tentunya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan transparan, Kementerian ATR/BPN saat ini telah menggagas program transformasi digital.

Melalui program tersebut, menurut Sofyan Djalil, maka layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara daring dari mana saja dan kapan saja sehingga juga diharapkan bakal menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.

Saat ini, lanjutnya, layanan elektronik meliputi Hak Tanggungan, Layanan Informasi, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan informasi bidang tanah sudah mulai bisa diakses.

“Layanan elektronik akan terus ditambah sehingga moto Kementerian ATR/BPN kini lebih baik akan benar-benar terwujud,” kata Sofyan.

Sedangkan dalam hal penataan ruang, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.

Selain itu, ujar dia, pihaknya terus mengembangkan layanan daring bidang tata ruang dengan nama GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang).

(Ant/riil)

Pos terkait