Koordinasi Pengawasan Dana Desa, Senator Arniza Nilawati Rapat Bersama BPKP Sumsel

Oleh Klikampera pada Selasa, 27 Oktober 2020 17:25 WIB
Anggota DPD RI Arniza Nilawati, S.E., M.M.,  melakukan Rapat Koordinasi Bersama BPKP Provinsi Sumsel dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa di Provinsi Sumsel, Selasa (27/10/2020)

Palembang, klikampera.com – Senator DPD RI Arniza Nilawati, S.E., M.M., melakukan Rapat Koordinasi Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa di Provinsi Sumsel, Selasa (27/10/2020) bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel. Jl. Bank Raya No. 2 Demang Lebar Daun, Palembang.

Turut hadir menyertai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Koordinator Pengawasan IPP Bidang Polhukam BPKP dan Kabag TU BPKP Provinsi Sumsel.

Anggota Komite IV DPD RI Arniza Nilawati menekankan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Sebagai pemegang kuasa, Kepala Desa memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan penggunaannya. Pemahaman terkait keuangan desa dan sumber Dana Desa.

Anggota DPD RI Arniza Nilawati, S.E., M.M.

Arniza mengatakan bahwa, “Keuangan Desa itu bukan hanya uang, tetapi termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dalam uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan belanja. Sementara sumber Dana Desa tidak hanya berasal dari APBN, tetapi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya partisipasi gotong royong masyarakat dan bisa juga bersumber dari dana Corporate Social Resposibility (CSR).” Tegas Arniza.

Menurut laporan BPKP yang tercatat sampai September 2020, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota telah selesai melakukan refocussing Anggarannya dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dampaknya terkait adanya instruksi dari Kementrian Keuangan mengenai sanksi pengurangan Dana Transfer jika tidak dilakukan dalam periode yang ditentukan.

Dalam Fungsi Pengawasan, BPKP Provinsi Sumsel Tri Handoyo mengatakan telah melakukan penugasan Cleansing dan Analisis Data Bansos APBN, Bansos APBD dan Bansos APBDes di seluruh wilayah Provinsis Sumsel sebagai upaya melakukan deteksi dini permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima Bansos.

“Terhadap temuan KPM yang terindikasi masalah tumpang tindih data ataupun NIK tidak valid, BPKP telah memberikan surat atensi kepada Pemerintah Daerahnya untuk dilakukan tindak lanjut atas temuan tersebut.” Katanya.

Tri Handoyo juga menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA.2020 dan Sisa Dana Desa TA.2019 sampai dengan triwulan II Tahun 2020, BPKP menemukan permasalahan pada Kabupaten Muara Enim yang telah melakukan penyaluran BLT-DD yang belum dianggarkan dalam APBDes/Perubahan APBDes, terdapat temuan penerima BLT-DD tidak tepat sasaran, terdapat Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tidak tercantum dalam SK Penetapan KPM dan adanya Pemerintah Desa yang belum menyusun postur APBDes sesuai ketentuan serta ditemukannya tumpang tindih data penerima BLT-DD dengan penerima BPNT PKH yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas.

“Terhadap temuan, BPKP telah berkoordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten terkait agar dapat ditindaklanjuti mengingat masih banyak penanggung jawab Desa (Kepala Desa) tidak memiliki kompetensi untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa.” Tegas Handoyo.

Selain itu, BPKP Perwakilan Sumsel berharap agar kompetensi SDM Penanggungjawab Desa dapat ditingkatkan kualitasnya mengingat pengelolaan Anggaran dan Keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan melalui Aplikasi Digital Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Arniza Nilawati menambahkan, bahwa penyaluran bantuan khusus Pandemi Covid-19 dalam bentuk beras tambahan, BPKP harus terus-menerus melakukan evaluasi kinerja dari Kontraktor penyedia Bansos dan Bulog agar supaya mengacu pada pedoman petunjuk teknis atas kontrak kerja yang telah disepakati.

“Kita harus mengawal bersama pengelolaan dana desa tersebut, sebagaimana visi BPKP yakni melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan secara professional dan berintegritas, agar supaya dana desa benar-benar dikelola untuk pembangunan desa dan dampaknya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” Tutup Arniza.

Wartawan: Adit

Pos terkait