Koordinasi Penyaluran Dana Desa di Masa Covid-19, Anggota DPD RI Arniza Nilawati Kunjungi Dinas BPMD Provinsi Sumsel

Oleh Klikampera pada Senin, 10 Agustus 2020 12:44 WIB
Anggota DPD RI Dapil Sumsel Arniza Nilawati, S.E., M.M.,  mengunjungi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan yang disambut langsung Plt Kepala BPMD Sumsel H. Wilson, pada Senin (10/8/2020)

Palembang, klikampera.com – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) Arniza Nilawati, S.E., M.M., mengunjungi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sumatera Selatan yang disambut langsung Plt Kepala BPMD Sumsel H. Wilson, pada Senin (10/8/2020).

Dalam kesempatan tersebut Arniza Nilawati, S.E., M.M., menyampaikan maksud kedatangannya ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjalin silaturrahmi. Ia menambahkan bahwa dalam rangka menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota Komite IV DPD RI Dapil Sumatera Selatan yang harus sering turun ke daerah untuk mengetahui dan menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dalam masa wabah pandemi covid-19, terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Senator Arniza Nilawati menegaskan sebagai langkah awal pihaknya ingin melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan terkait gambaran data penyaluran bantuan sosial dana desa di provinsi Sumatera Selatan sehingga bisa tepat sasaran. Menurutnya pada masa pandemi Covid-19 seperti ini masih ada mis komunikasi ditengah masyarakat terkait penyaluran bantuan tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala BPMD Sumsel H. Wilson menjelaskan, sebanyak 13 kabupaten dan 1 kota dari keseluruhan 17 kab/kota yang ada di provinsi Sumsel masuk dalam kategori memiliki desa, dan 2 diantaranya kab/kota tersebut masuk dalam kategori desa tertinggal yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Desa Binaan yaitu Kabupaten Musi Rawas.

Kendati demikian, kategori kabupaten dengan desa tertinggal dan kabupaten dengan Desa Binaan mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang lebih besar dari APBN. Hal ini memicu keinginan dari beberapa daerah kabupaten lain untuk mengajukan perubahan kategori kabupaten menjadi kabupaten dengan desa tertinggal agar mendapatkan alokasi dana desa yang lebih besar dari APBN.

Hingga saat ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel mencatat sampai dengan Juli 2020, anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang berasal dari relokasi dana desa yang telah direalisasikan sebesar Rp. 92 Miliar, dan relokasi tersebut dipusatkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 pada warga desa yang disalurkan kedalam 3 kegiatan utama yakni, BLT Dana Desa, Kegiatan Tim Relawan Desa Melawan Covid, dan Padat Karya Tunai.

“Terkait dengan alokasi pada BLT Dana Desa, menurut pemantauan BPMD Sumsel tidak ditemukan adanya penyimpangan maupun keributan dikalangan warga desa sehubungan dengan ketetapan penerima BLT yang diputuskan oleh musyawarah desa dan disalurkan dengan pola melibatkan aparatur desa dan Babinsa serta update data penerima dilakukan day by day (setiap hari) pad web Kemendes” jelasnya.

Namun, terkait dengan kegiatan Tim Relawan Desa Melawan Covid-19, diindikasikan bahwa anggaran kegiatan yang dialokasikan masih menjadi tanda tanya apakah kegiatan yang dilakukan benar berjalan sesuai prosedur, mengingat tidak ada honor bagi tim relawan yang terlibat pada kegiatan ini.

“Alokasi anggaran kegiatan Desa Melawan Covid-19 hanya menyasar biaya operasional kegiatan saja. Hal ini membuat BPMD Sumsel mengajukan usulan untuk dilakukan peninjauan kembali atas kebijakan alokasi anggaran ini, supaya memasukan honor kinerja dari SDM yang tergabung dalam kegiatan desa ini” ulasnya.

H. Wilson menambahkan, bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPMD Sumsel melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dan BPMD Sumsel juga mengusulkan untuk membuat satu format pelaporan khusus diluar dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diseragamkan kepada seluruh desa sehubungan dengan data penerima bansos(BLT, PKH, dan BPNT) yang disajikan kepada khalayak umum agar memudahkan setiap masyarakat menjadi evaluator alokasi anggaran dengan melihat dan menilai ketepatan sasaran penerima bansos tersebut.

(Rzp/riil)

Pos terkait