Mengeksploitasi Potensi Untuk Kemajuan Daerah, Arniza Berikan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Seberang Ulu II

Senator Arniza Nilawati, S.E., M.M., saat menggelar agenda reses di Kecamatan Seberang Ulu Dua Palembang, Kamis (25/2/2021)
  • Whatsapp

Palembang, klikampera.com – Senator Arniza Nilawati, S.E., M.M., yang didampingi Kepala Kantor DPD RI Sumsel, Yuni Samsi Agus, S.H., M.Si., dan dua orang staff ahli, pada Rabu Siang (25/2/2021) melakukan pertemuan dengan perwakilan warga masyarakat Kecamatan Seberang Ulu II dalam rangka pelaksanaan agenda reses, sosialisasi dan serap aspirasi masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Camat Seberang Ulu II Kota Palembang dihadiri puluhan peserta. Terpantau di lokasi turut hadir, Camat Seberang Ulu II beserta staff kecamatan lainnya, Kapolsek Seberang Ulu II beserta jajarannya, para lurah sekecamatan Seberang Ulu II, tokoh dan pemuka masyarakat setempat. serta beberapa aktivis dan penggiat sosial di kota Palembang.

Pada kesempatan itu Arniza menyosialisasikan lembaga DPD RI sebagai lembaga tinggi negara yang terus berupaya melakukan penguatan kelembagaan sebagai pijakan untuk mengevektifkan otonomi daerah.

Sebagai lembaga tinggi negara, keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk mempercepat proses kemajuan dan perkembangan daerah.

“Maka oleh karenanya DPD RI dituntut harus selalu secara intens menginisiasi langkah-langkah membantu daerah keluar dari problematika struktural yang membelitnya,” Kata Arniza.

Seperti diketahui, di negara kita saat ini Arniza mengatakan ketimpangan sosial antara pusat dan daerah masih merupakan problem besar. Jika tidak dikelola dengan baik, pusat akan menjadi ‘pemangsa’ bagi daerah. Wilayah pusat (Jakarta dan sekitarnya) sudah sedemikian maju, dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesehatan masyarakatnya yang optimal.

“Justru sebaliknya, daerah-daerah sebagai wilayah periferi masih berkutat dengan bertumpuk masalah yang akut, sehingga masih jauh untuk mencapai target masyarakatnya yang sejahtera dengan ditopang oleh pendidikan dan layanan kesehatan, serta berpenghidupan yang layak.” Pungkasnya.

Dari sisi keuangan pun terjadi ketimpangan. Realitas saat ini pusat sudah mampu memperoleh pemasukan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal. Sementara daerah-daerah masih kesulitan menggali potensi ekonominya, sehingga berdampak pada pemasukan PAD yang menurut Arniza masih belum layak.

Sedangkan literasi dan inklusi keuangan masih sangat tabu dikalangan masyarakat kecamatan seberang Ulu II, dengan tingkat pendidikan standar masyarakat tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat menjadi paham namun ada hal-hal yang membuat kengganan masyarakat untuk intens dekat dengan dunia perbankan karena ada ketakutan akibat mendengar isu sosial yang bercitra negatif mengenai perbankan.

Dalam hal ini diantaranya isu mengenai kesulitan adminitrasi dalam prosedur pembiayaan pada bank, ketakutan akan tindakan penagihan bahkan kekhawatiran akan hukuman penjara apabila tidak memenuhi kewajibannya.
Sangat menantang apa yang harus dilakukan DPD RI dalam upaya memajukan daerah.

Lihatlah fakta-fakta berikut ini: dengan bentang luasan dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote, Indonesia terdiri dari 17. 499 pulau, dengan total luas wilayah  negara sebesar 7.81 juta Km persegi. Dari total luas wilayah itu, 3.25 juta Km persegi adalah lautan, dan 2,55 juta Km persegi adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sebagai gambaran pula, tercatat di negara kita terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota (416 kabupaten, 98 kota), 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.954 desa. Jadi bayangkan, betapa berat pekerjaan yang harus dilakukan oleh DPD RI.

“Dalam situasi demikian, DPD RI harus mampu memperjuangkan hak-hak daerah atas keuangan yang layak. Disinilah DPD RI memiliki kewenangan  untuk memperjuangkan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah.” Jelas Arniza.

Dalam perspektif ini, lanjut Arniza lagi, prinsip otonomi daerah mesti dapat diimplementasikan secara optimal. Karena pada dasarnya, daerahlah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

“Hanya masalahnya perlu diperjuangkan kekayaan alam ini memberi kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kemakmuran daerah,” Ujarnya.

Maka dari itu, Arniza berharap dengan semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat maka akan semakin tinggi pula penggunaan produk dan jasa keuangan sehingga akan mampu menstimulasi permintaan akan barang dan jasa keuangan secara berkelanjutan.

(Ant/riil)

Pos terkait