Menperin: industri daur ulang berperan besar bagi ekonomi nasional

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
  • Whatsapp

Jakarta, klikampera.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan kehadiran industri daur ulang plastik yang mendorong ekosistem keberlanjutan (sustainabilty ecosystem) memiliki peran besar bagi ekonomi nasional.

“Industri daur ulang plastik nasional memiliki peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan meningkatkan daya saing industri plastik hilir dalam negeri,” kata Agus di kawasan Deltamas, Kabupaten Bekasi, Senin (5/4).

Menurut dia, saat ini di Indonesia penggunaan plastik masih belum bisa digantikan oleh material lain khususnya untuk kemasan makanan dan minuman.

Namun efeknya terhadap lingkungan karena masih belum bisa ditangani dengan baik, untuk karena itu kehadiran industri daur ulang plastik mendorong ekosistem yang berkelanjutan memiliki peranan yang besar.

Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Perindustrian tercatat kebutuhan bahan baku plastik nasional mencapai 7,2 juta ton pertahun.

Namun baru 2.3 juta ton pertahunnya bahan baku berupa virgin plastic yang bisa disediakan oleh industri dalam negeri.

Sementara untuk plastik berbahan baku hasil daur ulang dari dalam negeri baru mampu menyediakan kebutuhan sebanyak 913 ribu ton dari kebutuhan 2 juta ton pertahunnya.

Untuk sisanya yang belum terpenuhi, Indonesia masih mengimpor dari negara-negara luar.

Melihat kondisi itu, maka industri daur ulang plastik di Indonesia sangat perlu untuk diperbanyak agar dapat menciptakan ekosistem berkelanjutan dan tak lagi bergantung pada barang impor.

“Industri daur ulang plastik turut didukung para pemulung yang populasinya mencapai hampir 4 juta orang, sehingga memainkan peranan penting dalam rantai ekonomi nasional dan membantu mengurangi impor melalui subtitusi produk,” kata Agus.

Ia menyebutkan kerjasama mulai dari pemerintah, pebisnis, hingga masyarakat dapat memperkuat industri daur ulang plastik.

Mulai dari Pemerintah, ia menyebutkan harus bisa menyediakan regulasi yang bijak khususnya dalam pemberian insentif dan disinsentif termasuk pengawasan dan pengendalian regulasi yang ditetapkan serta penyediaan sarana prasarana pengumpulan sampah plastik.

Di samping itu, pemerintah juga perlu menyediakan sarana prasarana dengan membangun unit-unit pengolahan sampah plastik skala IKM bekerja sama dengan pelaku usaha dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) serta melibatkan masyarakat sehingga konsep circular economy dapat berjalan.

Selanjutnya untuk produsen bahan kemasan plastik harus meneliti agar dapat menghasilkan bahan kemasan plastik yg ramah lingkungan dengan komitmen time frame yang jelas.

Terakhir, dari sisi masyarakat harus bisa bertanggung jawab untuk mengelola sampah plastik di rumah tangga dengan melakukan pemilahan dan menempatkan plastik secara terpisah dari sampah rumah tangga lainnya dan tidak membuang sampah plastik ke lingkungan.

Seluruhnya itu dibutuhkan untuk mendukung ekosistem berkelanjutan dari industri daur ulang plastik sehingga dapat memiliki peranan yang besar bagi ekonomi di Indonesia.

(Ant/riil)

Pos terkait