Menteri Edhy Jajaki Kerja Sama dengan Prancis Atasi Sampah di Laut

Oleh Klikampera pada Sabtu, 30 November 2019 12:56 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo (kiri) bersama Dubes Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard di kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/11/2019)

Jakarta, klikampera.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan pihaknya menjajaki kerja sama dengan Prancis dalam rangka mengatasi sampah plastik di laut, yang kini menjadi salah satu permasalahan di kawasan perairan baik nasional maupun internasional.

Menteri Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (30/11), menekankan bahwa Indonesia tengah memerangi sampah plastik karena telah menjadi penyumbang sampah ke laut nomor dua di dunia.

“Kami tahu bahwa sumbernya itu bukan hanya dari masyarakat pesisir tetapi juga dari sampah rumah tangga masyarakat umum yang akhirnya bermuara di sungai. Oleh karena itu, kami sedang menggalakkan program mengatasi persoalan ini,” ucapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga telah menemui Dubes Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard di kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Oliver menginformasikan bahwa Pemerintah Prancis melalui Agence Française de Développement (AFD) memiliki kolaborasi dengan Institut Riset dan Pembangunan (IRD) untuk mendapatkan pembiayaan riset pemodelan sampah plastik dari sungai yang bermuara di laut.

“Jika dibutuhkan, kami bersedia untuk berbagi pengetahuan terkait hal ini,” ucap Dubes Prancis.

Menteri Edhy menyambut baik niat Prancis. Dirinya mengatakan saat ini Indonesia terus menggiatkan advokasi dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

Sebelumnya terkait dengan permasalahan sampah, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) perlu diperbanyak pembangunannya di berbagai daerah sebagai solusi krisis energi.

Ia menyebutkan langkah pemerintah yang menargetkan pembangunan 12 PLTSa pada 2022 layak untuk diapresiasi.

“Upaya ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mengejar target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional Indonesia pada tahun 2025,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan PP 79/ 2014 untuk memprioritaskan pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.

Menurut dia, pembangunan PLTSa tersebut merupakan salah satu langkah tepat dalam mengelola permasalahan sampah perkotaan di Indonesia.

“PLTSa ini menjadi solusi alternatif dalam memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tempat guna. Jadi, tidak hanya mengantisipasi krisis energi, namun sekaligus sebagai solusi menuju lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kehadiran 12 PLTSa bakal menghasilkan total kapasitas 234 MW dari produksi sekitar 16.000 ton sampah.

(Ant/riil)

Pos terkait