Mobil Dinas Dilarang untuk Mudik, Terjadi Perubahan Kebijakan‎

Oleh Klikampera pada Kamis, 7 Juni 2018 14:23 WIB
Mobil dinas anggota DPRD Batam periode 2004-2009 belum semuanya dikelmbalikan ke Pemko Batam, tampak sebagian mobil dinas pinjam pakai yang diparkir di DPRD Batam, Senin (31/8). f. Yusuf Hidayat

Palembang, klikampera.com – Setelah beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) kota Palembang, Harobin Mastofa sempat memperbolehkan mobil dinas ‎dipergunakan untuk mudik lebaran.Setelah menerima surat edaran dari Kementerian PANRB, Pemkot Palembang memastikan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Menurut Kepala BKPSDM kota Palembang, Ratu Dewa, pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekda saat itu merupakan kebijakan dari Pemkot Palembang. Namun, setelah keluarnya surat edaran dari KemenPANRB ini, Pemkot Palembang harus mengikuti aturan yang ada.

“Itukan hanya kebijakan, dan saat itu surat edaran belum ada. Jadi kita tegaskan mobil dinas tidak boleh dipergunakan untuk mudik. Kita mengacu kepada edaran KemenPANRB. Ini juga sudah diketahui dan ditandatangani pak Sekda,” kata Dewa, Kamis (7/6/2018)

Tak hanya masalah mobil dinas. KemenPANRB juga memberikan surat edaran tentang masa cuti bersama bagi para ASN. Para ASN diberikan waktu libur dari tanggal 9-20 Juni 2018, dan kembali berdinas pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018.

“Itu termasuk sabtu minggu ya,” terangnya.

Dewa juga menerangkan, ada pengetatan daftar bagi para ASN pada H-1 sebelum libur, serta hari pertama masuk kerja. BKPSDM tak segan memberikan sanksi tegas berupa surat peringatan (SP) 3 bagi para ASN dan Non PNSD yang melakukan bolos kerja.

“Pertimbangannyakan karena mereka ini sudah libur lama, masak mau tambah libur. Langsung SP 3, biasanya sanksinya penundaan gaji secara berkala,” tegasnya.‎

Untuk mengantisipasi hal ini. Rencananya, Pemkot Palembang akan membentuk tim untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) baik dari tim Inpektorat mau‎pun tim dari BKPSDM.

Sidak ini akan dilaksanakan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas, Instansi, Kecamatan, hingga Kelurahan yang ada di kota Palembang.

“Sudah dibentuk dan siap jalan. Saat melakukan sidak, tim ini nantinya akan membawa dua orang Sat Pol PP,” jelasnya.‎

Terpisah Sekda kota Palembang, Harobin Mastofa menambahkan, surat edaran mengenai pelarangan penggunaan mobil dinas ini sudah diberikan kepada masing-masing OPD. Begitu pula dengan surat edaran tentang tidak adanya tambahan cuti bagi para ASN.

“Ada surat edaran dari KemenPANRB, jadi kita ikut itu. Nanti saat masuk kerja juga kita akan gelar sidak,” tegasnya. (ra)

Pos terkait