Pilkada Lucu

oleh -25 views
Penulis: Eka Fitra

klikampera.com – Tahun 2018 di Indonesia merupakan tahun politik. Hal ini berkaitan dengan diselenggarkanya Pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA secara serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia. Dengan rincian daerah tersebut adalah sebagai berikut; ada 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Disini belum ditemukan kelucuanya.

Pada tahun sebelumnya juga dilaksanakan Pilkada serentak gelobang dua yang diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada serentah gelombang dua ini terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sejauh ini masih belum ditemukan kelucuanya.

Berarti jika ditotal telah terselenggara Pilkada serentak di 272 daerah dengan rincian 24 Provinsi, 191 Kabupaten dan 47 Kota di seluruh Indonesia. Jika ditambah dengan jumlah pilkada serentak di tahun 2015 yang diikuti olah 188 daerah, maka ini bukan merupakan jumlah yang sedikit. Dimana Pilkada serentak telah diselenggarakan sebanyak tiga gelombang. Belum lagi setiap daerah telah berpengalaman di penyelenggaran Pilkada sebelumnya. Bisa disimpulkan dari segi pengalaman sudah lebih daripada cukup untuk terwujudnya Pilkada berkualitas tanpa masalah. Setiap pihak harusnya bisa belajar dari proses Pilkada-pilkada sebelumnya agar tidak terjadi masalah.

Yang harus belajar adalah semua pihak baik itu peserta pilkada, masyarakat dan penyelenggara Pilkada.
Namun, kenyataanya jauh panggang dari api, bukanya permasalahan itu sirna malah makin merajalela bah jamur dimusim hujan. Semakin lama semakin banyak dan cara penyelesaiannya juga semakin bervariatif. Disinilah mulai muncul letak kelucuanya.

Semua pihak tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Pelanggaran Pilkada yang terjadi itu berulang-ulang terjadi sama dengan pelanggaran dan permasalahan Pilkada sebelumnya, yang membedakan hanya cara pelanggaran itu terjadi yang lebih bervariasi dan lebih kreatif. Dari sini saya punya tesis seperti semua pihak belajar dari pengalaman Pilkada sebelumnya, termasuk belajar bagaimana meniru kecurangan yang dilakukan oleh pendahulu mereka dan memodifikasinya agar terlihat lebih cantik, rapih dan aman menurut mereka.

Penyelenggara pemilu juga main aman dengan duduk manis menunggu gugatan dan mempermainkan lidah untuk menjawab keluhan dan gugatan-gugatan yang ada. Itu entah karena mereka dengan sengaja mebiarkan, atau karena mereka tidak tau bagaimana cara untuk menyelesaikanya. Allahua’lam bisowam.

Pada tahun 2017 terdapat sepeti yang dilansir oleh BBC Indonesia terdapat 7 masalah besar pelanggaran pilkada pada tahun. Pelanggaranya antara lain: Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, biasanya menjadi enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) meski mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan, namun mereka enggan untuk hadir, Dan akhirnya suara mereka rentan untuk disalahgunakan.
Formulir C6 tidak disebar, sepeti diketahui bahwah formulir C6 ini adalah surat pemberitahuan untuk memilih yang biasanya akan diberikan kepada warga untuk menginformasikan kepada warga tentang lokasi TPS mereka. Sama seperti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, akhirnya banyak pemilih yang menjadi enggan untuk memilih dan kemudian suara mereka rentan untuk disalahgunakan.

Pemilih ganda, adalah masalah yang krusial dan klasik yang sampai saat ini belum terselesaikan. Jika terjadi, itu berarti satu orang dapat memilih lebih dari satu kali karena terdaftar di DPT lebih dari satu kali. Meskipun menurut UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 115, pemilih ganda atau orang yang menggunakan identitas palsu terancam hukuman pidana penjara. Namun kenyataanya masalah ini masih tetap ada. Hingga muncul Ghose Voter adalah pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas nama dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih.

Selain pelanggaran terkait DPT, ada juga kecurangan yang dapat terjadi di pilkada, di antaranya: kecurangan logistik, praktik politik uang dan netralitas petugas. Kecurangan logistik bisa terjadi hilangnya surat suara atau bahkan kotak suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah praktik politik uang, bahwa hampir semua perkara di Mahkamah Konstitusi masih seputar praktik politik uang. Netralitas petugas juga menjadi masalah tersendiri, hal ini dimungkinkan ketertarikan penyelenggara menjadi pendukung salah satu calon atau keluarga dari calon itu sendiri.
Pada Pilkada serentak 2018, Bawaslu menyampaiakn bahwa ditemukan 13 kasus pelanggaran pengawasan dari 8.751 TPS yang dievaluasi.

Mulai adanya TPS yang dibuka lebih dari pukul 07.00 WIB. ditemukan juga 735 TPS yang beroperasi lebih dari jam yang telah ditentukan; tidak tersedia alat bantu memilih disabilitas netra sebanyak 457 kasus; terdapat surat suara yang rusak sebanyak 151 kasus; pendamping disabilitas tidak mendatangani surat pernyataan sebanyak 98; saksi menggunakan atribut paslon sejumlah 88 kejadian; visi misi pasangan calon yang tidak dipasang di papan pengumuman sebanyak 72 kejadian; adanya sejumlah DPT (daftar pemilih tetap) tidak dipasang di papan pengumuman sebanyak 45 TPS; logistik TPS tidak lengkap sebesar 41 kasus.

Jenis logistik tersebut, baik berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pemilihan, dan tempat pemungutan suara; KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang mengarahkan pilihan pemilih sebesar 40 kasus; saat hari pemungutan suara masih ditemukan TPS yang sulit dijangkau sebanyak 29 TPS; KPPS tidak mengucapkan sumpah dan janji 22 kejadian; terdapat mobilisasi pemilih sejumlah 10 kasus; hingga intimidasi di TPS sebanyak 4 kasus. Masalah ini belum ditambah dengan kasus politik uang yang masuk ke MK dan pelanggaran etik serta netralitas penyelenggara Pemilu yang terdaftar di DKPP. Harusnya denganpengalaman yang bejibun, masalah ini tidak perlu terjadi lagi.

Yang membuat saya tergelitik adalah penanganan kecurangan ini, baik di Bawaslu maupun di lembaga penegak hukum lainya. Kasus pelanggaran hukum yang paling sering terjadi adalah Politik uang dan gratifikasi yang dilakukan secara cerdas, diam, tenang, tersembunyi, namu sebenarnya masif, terstruktur, dan sistematis hingga susah untuk dibuktikan. Sehingga strategi ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu untuk memang dengan aman. Jika ini dibiarkan maka sesungguhnya yang menjadi korban adalah rakyat yang telah dibeli suaranya dengan 100-200 ribu rupiah itu.

Untuk membuktikan politik uang itu bisa mendiskualifikasi pelaku harus memenuhi unsur TSM. Bagaimana bisa dikatakan terpenuhi unsur ini? Maka politik uang itu harus bisa dibuktikan TSMnya. Menurut salah satu anggota Bawaslu, “laporan TSM bisa ditindak lanjuti jika terstruktur, yaitu sebagai alat bukti terdapat SK pembagian money politik tersebut, Sistematis atau by system berarti menggunakan seluruh jalur struktur, sistem ini berupa perintah, dalam bentuk lisan atau tulisan minimal surat perintah kepada struktur kepengurusan. Selanjutnya, harus ada dan terjadi di 50 % kecamatan di seluruh kabupaten atau 50% desa di satu kecamatan sebagai bukti masivnya, untuk membuktikan itu harus ada barang bukti (uang, kwitansi, rekaman suara atau video), kemudian harus ada saksi (ahli dan pelaku) yang berasal dari 50 % kecamatan atau desa tersebut. Waktu pelaporanya juga harus sebelum pelaksanaan pilkada. Jika tidak maka aduan akan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur formil dan materil”. Begitulah kira-kita yang terekam dalam ingatan saya.

Ternyata pernyataan itu bukan tidak berlandaskan. Landasan mereka adalah Perbawaslu RI no. 3 tahun 2017. Disana sangat jelas dipaparkan tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Menurut penulis, perbawaslu ini sangat empuk dan pasti dilirik oleh calon yang akan melakukan pelanggaran. Pertanyaanya mengapa? Karena banyak sela yang bisa dimanfaatkan untuk terbebas dari jeratan TSM. Pertama, agar tidak terbukti tersetruktur maka tidak perlu membentuk kepengurusan pembagi uang dengan tertulis, manfaatkan keluarga, teman dan orang yang loyal sebagai petugas pembagi, dengan ini maka sudah aman satu perkara. Kedua, agar tidak terbukti sistematis maka tida perlu gunakan sistem melalui struktur, jangan gunakan perintah langsung dari paslon baik itu lisan maupun tertulis.

Ketiga, supaya tidak terbukti masif, maka jangan lakukan di 50% kecamatan di kabupaten atau kota tersebut, dan jangan dilakukan di 50 % di satu kecamatan, lakukanlah di 45-49% saja di kecamatan dan desa yang jumlah pemilih terbanyak. Jika pun dilakukan di seluruh kabupaten atau kota maka lakukanlah secara diam-diam jangan sampai ketahuan. Al hasil kalian akan menang mutlak tanpa terbukti TSM nya dan kalian dengan tenang melenggang ke singgah sana pucuk pimpinan tempat kalian mencalon. Menurut penulis, perbawaslu ini harus dikaji ulang agar menutup pintu kecurangan terjadi. Semoga kedepan demokrasi di Indonesia menemukan jati dirinya.

 

Penulis: Eka Fitra