Presiden: Realisasi Anggaran Diukur Dari Pelayanan Bukan Besaran

oleh -5 views
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)

Jakarta, klikampera.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa realisasi anggaran semestinya diukur dari pelayanan baik yang dirasarakan masyarakat bukan dari besaran anggaran tersebut.

“Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyrakat,” kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPR-RI, Jakarta, Jumat.

Jokowi menambahkan selain itu ukuran keberhasilan akuntabilitas bukan dari formulir dan hal-hal yang bersifat birokratis lainnya, melainkan dari produk yang telah dihasilkan.

“Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan,” katanya.

Presiden menekankan anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.

Untuk mewujudkan penyerapan anggaran serta akuntabilitas pemerintahan yang baik, Presiden meminta untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya.

“Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermudah hal-hal yang dulu mahal dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama,” katanya.

Namun demikian, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi.

“Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer dan oleh kecerdasan buatan ‘artificial intelligence’ harus mulai dilepas,” katanya.

Karena itu, Ia menilai, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas.

“Orientasi kinerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus beriorientasi pada hasil,” katanya.

(Ant/riil)