PSBB Di Kota Palembang Sudah disetujui Menkes, Apa Saja Yang Dibatasi?

Oleh Klikampera pada Rabu, 13 Mei 2020 09:39 WIB
Warga kota Palembang diminta untuk selalu menggunakan masker, dan mengurangi aktifitas di luar rumah ketika PSBB diterapkan

Palembang, klikampera.com – Warga Palembang dihebohkan dengan beredarnya Surat Keputusan tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi Kota Palembang, melalui grup percakapan Whatsapp, Selasa (12/5/2020) malam.

SK penetapan yang telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Terawan Agus Putranto ini, bernomor : HK.01.07/Menkes/307/2020, tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dalam SK tersebut tertera bahwa telah terjadi peningkatan dan penyebaran virus Covid-19 yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Merujuk surat Keputusan tersebut, apa saja yang dibatasi selama pemberlakuan PSBB ini di Kota Palembang nantinya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, ada sejumlah hal yang harus diterapkan pemda jika memberlakukan PSBB. Antara lain, Pada Pasal 12 disebutkan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Selain itu, pada Pasal 13 dijelaskan secara detail bahwa PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, hingga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kegiatan sosial dan budaya juga akan dibatasi, mulai dari moda transportasi, hingga pembatasan kegiatan lainnya, termasuk aspek pertahanan dan keamanan.

Pembatasan kegiatan keagamaan yang dimaksud pada Pasal 13 adalah bahwa kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Sedangkan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum juga dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah, dan peraturan perundang-undangan.

Tertera pada Pasal 14, dalam melaksanakan PSBB, pemerintah harus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.

Pada Pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa peliburan sekolah dan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemudian, Pasal 13 Ayat (7) menyebutkan bahwa pembatasan tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk :

a. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;

b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;

c. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya, termasuk kegiatan olahraga.

Untuk moda transportasi, pada Pasal 13 Ayat (10) diatur, pembatasan dikecualikan untuk :

a. Moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; 

b. Moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Selain itu disebutkan juga bahwa wilayah yang menjadi pengecualian, harus tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang, serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan. (ist/snd)

Wartawan: Jaka
Editor: Rianza

Pos terkait