Puluhan Masa FK-PKBP, Gelar Aksi Demo di DPRD Kota Palembang

Oleh Klikampera pada Jumat, 24 Januari 2020 08:32 WIB
uluhan Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) Kamis (23/1) siang

Palembang, klikampera.com – Puluhan Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) Kamis (23/1) siang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, guna menggelar aksi damai terkait masalah pajak restoran dan rumah makan yang masih menjadi polemix di kalangan pedangan yang ada di Kota Palembang.

Ketua FK-PKBP Palembang Idasril, S.E., S.H., M.M., mengatakan, kedatangannya kali ini bukan hal yang tanpa sebab hal ini bermula dari beberapa bulan waktu yang lalu tentang keresahan para pelaku kuliner, terkait ketetapan pajak sebesar 10 persen melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Setelah kami amati memang perda ini kami anggap bermasalah, kenapa bisa dianggap bermasalah karena turunan dari restoran itu bukan hanya dari restoran melainkan pedagang kaki lima, dan pedangan angkringan juga dimasukan jadi satu, itu kami minta kejelasan,” ungkapnya usai menggelar aksi di DPRD Kota Palembang, Kamis (23/01/2019).

Lanjutnya, syukur alhamdulillah di kesempatan waktu yang lalu tuntutan terkait masalah pajak restoran ini diterima baik oleh bapak Darmawan Kholik pada saat itu salah satu anggota DPRD. Disepakati untuk direvisi dan pada akhirnya dapat direvisi pada saat itu.

“Dalam kesempatan ini juga kita sebetulnya ada kesepakatan dengan Pemkot Palembang melalui kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang difasilitasi oleh para alim ulama, bahwa pada saat direvisinya aturan ini nanti kita akan diikutsertakan sebelum pada saatnya nanti diserahkan ke DPRD,” jelasnya.

Pada dasarnya semua ini sudah diketahui bersama bahwasanya ini belum disahkan dan belum menjadi perda melainkan masih dalam tahap rancangan, tetapi tiba-tiba tanpa adanya komunikasi bahwa nanti yang menjadi objeknya adalah para pelaku kuliner. Maka para pelaku kuliner ini tidak dimintai pendapat, inilah yang menjadi sesuatu hal yang aneh.

“Untuk itulah kenapa kami meminta ingin bersama-sama, kami tidak ingin ini kecolongan lagi, bahwa nantinya bukan kami hanya ingin bersuuzon ria. Melainkan kami hanya ingin mencegah bahwa keadilan kami ini memang lagi terusik dengan adanya kondisi seperti ini,” ucapnya.

Idasril mengatakan, FK-PKBP hanya ada satu tuntutan dari para pelaku kuliner ini bahwasanya menanyakan pajak apakah ini. Tapi kalau ini pajak untuk konsumen silahkan “kita akan mensuport tetapi kenapa kami pelaku kuliner yang dibebankan, inilah yang kami pertanyakan dan ini juga harus jelas di Perdanya nanti dan juga harus dibuat kajian akademiknya nanti, bagaimana turunan hukumnya kami harus tahu itu, jadi kami sebagai masyarakat harus diajari cerdas juga,” tutupnya.

Wartawan: M. Daud
Editor: Rianza

Pos terkait