Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah Melahirkan Rekomendasi “Manifesto Ampera”

oleh -42 views
Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., dan didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (8/11/2019), membuka secara resmi Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah di Palembang

Palembang, klikampera.com – Nasyiatul Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muda Muhammadiyah (usia anggota 17-40 tahun) memiliki sejarah panjang dalam kontribusinya dalam pembangunan umat dan bangsa, khususnya bagi pemberdayaan perempuan.

Selama 3 hari, pada tanggal 8-10 November 2019, Nasyiatul Aisyiyah menyelenggarakan Tanwir II sebagai ajang reaktualisasi gerakan menangkap perkembangan zaman. Tanwir II Nasyiah yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini telah berhasil melahirkan sebuah rekomendasi yang dikenal dengan nama “Manifesto Ampera”. Rekomendasi tersebut dibacakan saat penutupan Tanwir II yg dihadiri oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhajir Effendy, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

Adapun Poin Rekomendasi :

  1. Mendorong kebijakan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 agar memperhatikan kepentingan Perempuan, Ibu dan Anak demi terwujudnya Keluarga Tangguh, Kuat dan Sejahtera;
  2. Mensosialisasikan kehidupan ramah digital yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan, menjauhkan dari cyber crime-berita hoax dan memahami literasi Fintech (Financial technology) demi kehidupan efisien dan penuh manfaat;
  3. Mewujudkan lingkungan dan iklim yang bersih dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya anak – anak Indonesia berkualitas unggul dan maju dalam pengetahuan dengan tingkat literasi baca yang tinggi, berprestasi gemilang, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi adat ketimuran;
  4. Menuju 100 tahun Republik Indonesia pada tahun 2045, dibutuhkan sistem pemerintahan yang egaliter dan bebas korupsi guna mewujudkan perempuan maju, berdikari dan mendapatkan hak-hak dasar seperti akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
  5. Melindungi dan memberdayakan sumber daya alam (SDA) yang melimpah sebagai modal kekayaan berbasis lokal, nir konflik, dan asset perekonomian warga demi terciptanya stabilitas penduduk yang kuat dan sejahtera khususnya bagi perkembangan kehidupan perempuan dan anak;
  6. Mendorong sosialisasi batas usia perkawinan yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat memberikan perlindungan terhadap hak perempuan, khususnya ikut mencegah apabila ada kasus perkawinan anak;
  7. Mendorong pemerintah melalui Kemendikbudikti dan Kemenag untuk mengembangkan kurikulum kesehatan reproduksi (kespro) remaja. Hal ini sebagai informasi untuk menghindari hubungan seks sebelum menikah termasuk memberikan informasi akibat yang akan ditimbulkan, seperti putus sekolah, hamil di luar nikah dan sanksi sosial (dijauhi masyarakat, teman dekat dan keluarga);
  8. Mendorong Pemerintah untuk proaktif memenuhi hak reproduksi setiap warga negara dengan memberikan layanan kesehatan reproduksi yang efektif dan efisien untuk pengurangan angka penyakit kanker pada perempuan dan pencegahan perkawinan anak;
  9. Meningkatkan kontrol tumbuh kembang anak dengan menjamin keterpenuhan pelayanan POSYANDU yang akurat dan tepat sasaran, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) yang mengedepankan makanan bergizi mengandung protein;
  10. Mengakhiri pengrusakan dan kebakaran hutan lahan sebagai wujud keberpihakan terhadap hajat hidup manusia yang merdeka dan menindak tegas pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wartawan: Hansen
Editor: Rianza